Hari Kesialan Pancasila: Gagalnya Usaha Bung Karno

1 Oktober biasa diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sesungguhnya adalah Hari Kesialan Pancasila. Pancasila mengalami sial.

Peristiwa G 30 S tahun 1965 boleh dikata sebagai awal kesialan Bung Karno yang merupakan salah satu perumus Pancasila itu. Ada sebuah pertanyaan yang wajar untuk dicari jawabannya: Mengapa PKI pada waktu itu melakukan kudeta kepada rezim Sukarno, padahal orang yang paling membela PKI adalah Sukarno?

Lalu mengapa setelah kudeta PKI itu gagal kok rezim Sukarno tetap tumbang, bahkan Sukarno dijadikan tahanan rumah oleh rezim Suharto yang menggantikannya? Apakah rasional jika dikatakan bahwa Sukarno telah bersekutu dengan PKI untuk mengudeta pemerintahannya sendiri, sebab rezim Suharto menuduh Bung Karno terlibat dalam G 30 S itu?

Orang yang nalarnya baik pasti sudah menemukan jawabannya, yakni: 1. Sukarno tidak mungkin mengudeta dirinya sendiri; dan 2. Yang merebut kedudukan Sukarno sebagai presiden, dan yang menjadikan Sukarno sebagai tahanan itulah yang sebenarnya melakukan kudeta.

Pembelaan Bung  Karno kepada PKI sangat jelas. Ia berkata, “Kom (komunis) tidak bertentangan dengan Pancasila!” Bung Karno punya sejarah pergaulan yang luas dengan para pejuang kemerdekaan dari golongan komunis. Dia juga paham benar dengan marxisme, hingga dia mempunyai ide tentang “marxisme muda” (neomarxisme) yang berbeda dengan marxisme tua yang ia katakan sebagai marxisme yang kolot.

Marxisme yang tua kolot itu kata Bung Karno adalah marxisme yang tidak mau bekerjasama dengan golongan nasionalis dan agama yang sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Itu pemikiran Bung Karno muda, sebelum Indonesia merdeka.

Bung Karno membuat ide penyatuan golongan nasionalis-agamis-komunis (nasakom). Ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah komunis. Sukarno adalah ultranasionalis yang berbeda pandangan dengan komunis. Komunis bercita-cita mengahapuskan nasionalisme untuk kepentingan internasionalisme.

Mengapa Bung Karno tidak mengistilahkannya sebagai komnasa (komunisme-nasionalisme-agama)? Bung Karno menyatakan bahwa ia memang mengutamakan nasionalisme dibandingkan komunisme. Tetapi Bung Karno tidak mau mengingkari kenyataan bahwa banyak orang komunis yang tulang-belulangnya berserakan dalam kuburan-kuburan tanpa nama di Digul (dalam pembuangan), di mana orang-orang komunis itu adalah pejuang-pejuang besar kemerdekaan di mana mereka adalah para pendukung Sukarno. Itulah curhat Bung Karno kepada Cindy Adams untuk menjawab tuduhan bahwa Sukarno adalah seorang komunis.”Apakah Barat menyarankan agar aku membunuh mereka, sementara pada saat yang sama golongan kanan yang fanatik mencoba membunuhku?” tanya Bung Karno secara retorik.

Tetapi cara penggolongan dengan istilah nasakom tersebut sebenarnya hanya berdasarkan “kecenderungan ideologis” yang dianut. Kaum nasionalis dan komunis Indonesia pada umumnya beragama. Contohnya Sukarno adalah orang yang beragama, tetapi garis politiknya adalah nasionalis. Berbeda dengan Kartosuwiryo yang kecenderungan politiknya adalah agama dengan cita-citanya mendirikan negara Islam. Berbeda pula dengan Muso yang juga muslim, tetapi ideologi dan garis politik yang ditempuhnya adalah komunis. Sukarno, Kartosuwiryo dan Muso sama-sama anak didik Umar Said Cokroaminoto.

Salah satu latar belakang Sukarno mendirikan PNI adalah guna melanjutkan perjuangan revolusioner kaum komunis. Bung Karno menceritakan bahwa pemberontakan kaum komunis dan Sarekat Rakyat (underbow PKI) telah membuat imperialis Belanda mengamuk kepada mereka sehingga ribuan para pemimpinnya dipenjara dan dibuang ke Boven Digul. “Untuk meneruskan perjuangan revolusioner, saya mendirikan Partai Nasional Indonesia,” kata Sukarno dalam bukunya Sarinah.

Dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno berkisah bahwa ia menemukan agama Islam pada usia 15 tahun ketika ia mengikuti keluarga Haji Umar Said Cokroaminoto masuk organisasi Muhammadiyah. Bung Karno menyebut dirinya sebagai “orang yang tak akan meragukan adanya Tuhan.”

Di dalam penjara Sukamiskin, saat ia ditangkap dan dipenjara rezim kolonial Belanda, dia berkata bahwa saat itulah menjadi penganut Islam yang sebenarnya, dalam arti telah mempelajari secara mendalam ajaran Islam, selain juga belajar agama Kristen kepada Pendeta Van Lith. Mungkin seperti juga muslim yang ingin tahu ajaran Kristen dan orang Kristen yang juga membaca ajaran agama Islam. Hal yang biasa.

Perseteruan terutama antara golongan agama dengan golongan komunis sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Di masa-masa pergerakan perjuangan kemerdekaan, Sarekat Islam (SI) pecah menjadi SI Putih dan SI Merah.

Semaun adalah salah satu tokoh PKI yang semula menjadi pengurus SI, di tahun 1918 ia terpilih menjadi Komisaris Daerah Jawa Tengah. Dalam Kongres SI ke-5 di Yogyakarta, H. Agus Salim dan Semaun menyusun dasar baru dalam perjuangan SI, bahwa penjajahan kebangsaan dan perekonomian adalah akibat dari kapitalisme. SI menyatakan bersedia bekerjasama dengan partai lainnya yang tujuannya sama, tetapi dengan memperhatikan ajaran Islam.

Puncak perpecahan dalam tubuh SI terjadi saat Kongres SI ke-6 di Surabaya tanggal 10 Oktober 1921. Pada saat itu para anggota SI yang komunis dan yang prokomunis menyatakan keluar dari SI. Pada Kongres SI tahun 1923 di Madiun, anggota-anggota PKI yang menjadi anggota SI dikeluarkan dari SI. Sekitar 30 ribu hingga 35 ribu anggota SI pindah menjadi anggota PKI.

Setelah perpecahan itu maka SI mengubah diri menjadi Partai Sarikat Islam Hindia Timur yang kemudian berubah nama menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia.

Menjelang Indonesia merdeka, para pemuda seperti DN Aidit, Wikana, Subadio, dan Suroto Kunto yang mewakili para pemuda menyampaikan usulan rapat pemuda kepada Bung Karno dan para pemimpin pergerakan kemerdekaan yang lainnya. Aidit mengusulkan agar Bung Karno yang menjadi Presiden dan agar segera dinyatakan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno lalu masuk ke dalam ruangan untuk berunding dengan para pemimpin lainnya.

Lalu keluarlah Bung Hatta dari dalam ruangan itu dan berkata kepada empat wakil golongan pemuda itu bahwa Hatta tidak setuju proklamasi kemerdekaan buru-buru dilakukan sebelum ada penyerahan kekuasaan secara resmi oleh rezim fasis Jepang. Tentu saja itu membuat para pemuda itu kecewa.

Dalam hal itu Bung Karno dalam biografinya diceritakan ia curhat kepada Cindy Adams bahwa ia banyak berselisih dengan Hatta dan Sjahrir, termasuk dalam perselisihan tentang kesegeraan Indonesia merdeka. Bung Karno bilang bahwa Bung Hatta tidak setuju jika kemerdekaan buru-buru diproklamirkan sebelum cukup untuk mendidik rakyat ke arah itu. Bung Karno berkata, “Aku sama sekali tidak pernah mengerti perkara tetek-bengek intelektual hayal begini. Hatta dan Sjahrir tak pernah membangun kekuatan. Apa yang mereka kerjakam hanya bicara. Tidak ada tindakan, hanya berwacana.” Bung Karno menceritakan bahwa pada tahun 1920-an hubungannya dengan Hatta dan Sjahrir retak. Bung Karno menempuh jalur perlawanan, sedangkan Bung Hatta dan Sjahrir menempuh jalan pikiran bahwa bekerjasama dengan pemerintahan jajahan itu tidaklah apa-apa.

Rupanya kelompok komunis juga tidak suka dengan gaya Bung Hatta dan Bung Sjahrir. Setelah Indonesia merdeka, perseteruan politik antara golongan komunis dengan kelompok Hatta, Sjahrir dan Masyumi terus terjadi. Dalam buku Manuskrip Sejarah 45 Tahun Sejarah PKI (1920 – 1965) dikisahkan bahwa pada tahun 1948 diadakan Konferensi Sarangan oleh musuh-musuh PKI dengan dikeluarkannya keputusan Red Drive Proposals yang berisikan usulan pembasmian kaum merah (komunis). Para perwira angkatan perang Republik Indonesia  (APRI) yang berhaluan revolusioner dibunuh oleh “pasukan yang tak dikenal.”

Pada tahun 1948 itu kantor-kantor serikat buruh dan Pesindo diduduki oleh pasukan-pasukan bersenjata yang tak dikenal. Bulan Juli 1948, Komandan TNI Divisi IV, Kolonel Sutarto dibunuh. Penyebabnya diduga karena memang Kolonel Sutarto menentang kebijakan pemerintahan Hatta – Sukiman – Natsir yang melakukan rasionalisasi di tubuh militer. Selain itu juga dilakukan penculikan terhadap dua orang anggota PKI, yakni Slamet Widjaja dan Pardijo tanggal 1 September 1948.

Seorang penyelidik pemerintah bernama Alip Hartojo menyampaikan pesan yang intimidatif bahwa pemerintahan Hatta akan membersihkan golongan kiri (kaum komunis). Tanggal 7 September 1948 dilakukan penculikan terhadap 5 perwira TNI (Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Sapardi, dan Letnan Muljono). Penculikan dilakukan oleh Alip Hartojo dan pasukan tentara yang bermarkas di Srambatan Solo.

Pada waktu itu Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan pengusutan serangkaian peristiwa penculikan kepada para perwira tentara itu. Tetapi malah terjadi pertempuran antar faksi dalam tubuh tentara. Peristiwa itu disebut sebagai Peristiwa Solo yang nantinya akan berimbas pada Peristiwa Madiun yang dipimpin oleh Muso.

Jika dibaca dari buku Manuskrip Sejarah 45 Tahun Sejarah PKI (1920 – 1965) dan Buku Putih yang diterbitkan oleh NU tentang PKI, dapat diambil konklusi sementara – yang masih belum final – bahwa memang terjadi saling balas dan saling serang antara kelompok komunis dengan kelompok agama, yang bermula dari agenda pembasmian terhadap kelompok komunis.

Masyumi memang saat itu paling keras melawan PKI yang mendapatkan pengaruh besar di masyarakat, terutama di kalangan buruh dan tani. Muso pernah mengusulkan kepada Central Comite PKI agar berkirim surat kepada pemerintah pusat dan Masyumi untuk membentuk Front Persatuan Nasional. Tetapi usulan itu ditolak oleh Masyumi dengan surat penolakan yang ditandatangani oleh Mr. Kasman Singodimedjo selaku pimpinan Masyumi.

Saya tidak membahas lebih lanjut tentang peristiwa Madiun yang dalam sejarahnya disebut Pemberontakan PKI Madiun, yang sebenarnya pada waktu itu pemerintahan daerah sementara di Madiun dibentuk oleh Supardi sebagai Residen sementara yang disetujui Muso dengan permintaan agar melaporkan dan meminta instruksi kepada pemerintah pusat, dengan latar belakang peristiwa Solo dan Madiun di mana terjadi pertempuran antar faksi dalam militer dan dengan adanya penculikan-penculikan kepada para perwira militer dan para anggota PKI yang dianggap melawan pemerintah pusat (pemerintahan Hatta / Kabinet IV).

Sama dengan Peristiwa Madiun 1948 yang masih harus dicari kebenarannya lebih jauh, bahwa kasus G 30 S tahun 1965 merupakan peristiwa yang penuh dengan intrik dan penggelapan fakta-fakta sejarah. Tentang fakta-fakta bahwa kedua belah pihak saling bunuh memang iya. Tetapi keterlibatan Amerika Serikat dengan CIA-nya yang mendanai dan melatih orang-orang untuk meledakkan peristiwa itu menjadi sebuah fakta tersendiri bahwa usaha-usaha Bung Karno untuk mempersatukan semua golongan perjuangan bangsa Indonesia telah digagalkan oleh kelompok-kelompok yang menolak proposal Front Persatuan Nasional dengan melanjutkan Agenda Pembasmian Kaum Merah.

Saat ini, usaha-usaha Bung Karno yang dipuji kelompok komunis sebagai “pemersatu semua golongan” itu tidak ada yang berani melanjutkan. Artinya, usaha Amerika Serikat untuk mengakhiri pengaruh komunis di Indonesia dan melenyapkan hambatan-hambatan masuknya kapital pengelola sumber daya alam di Indonesia telah sukses.

Malah justru Bung Karno menjadi tumbal dari usahanya itu sendiri (guna mempersatukan golongan nasionalis – agama – komunis yang sama-sama berjuang dan menyusun Indonesia merdeka). Bung Karno dituduh terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1965 itu. Ia dijatuhkan dari kursinya dan dihinakan dengan dijadikan tahanan hingga ia meninggal dunia.

1 Oktober biasa diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sesungguhnya adalah Hari Kesialan Pancasila. Pancasila mengalami sial dengan robohnya dan tercabik-cabiknya persatuan nasional, melahirkan rezim yang kehilangan sisi kemanusiaan, melakukan penyembelihan dan penjagalan kepada jutaan manusia sesama saudara sebangsa, tanpa mengenal hukum dan keadilan sosial.

Tetapi, meski Sukarno dihinakan, ia tetaplah terhormat. Bahkan orang yang menghinakan Bung Karno – yakni Suharto - justru yang berakhir dengan lebih hina lagi dan ditasbihkan sebagai orang terkorup di dunia dalam sejarah dunia.